Bisnis RBT Salahi Aturan Internasional

rbtAnda berlangganan fasilitas Ring Back Tone (RBT) atau Nada Sambung Pribadi (NSP)? Fasilitas ini memungkinkan si penelepon diseberang sana mendengarkan lagu-lagu favorit kita sebagai pengganti nada tunggu di handphone kita. Terdengar menyenangkan memang dan kian hari bisnis ini semakin banyak menarik minat konsumen untuk berlangganan. Ini dapat dilihat dari semakin membanjirnya iklan-iklan RBT & NSP di layar televisi. Tetapi tahukah anda bahwa bisnis ini di Indonesia menyalahi aturan international?

Seperti yang pernah diberitakan di mediaindonesia.com, “Seharusnya sebelum bunyi RBT itu, didahului dengan bunyi dering sebanyak dua kali. Itu aturan internasional. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Sepertinya ingin modern, tapi salah kaprah,” ungkap pengamat telekomunikasi Sutikno Teguh, kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).

Hal tersebut, lanjutnya, akan membuat orang yang tidak mengenal teknologi beranggapan bahwa hubungan telepon tersebut tidak tersambung. “Kalau orang yang menelepon gaptek (gagap teknologi), dia akan beranggapan masuk layanan mailbox (kotak pesan). ITU (International Telecommunicatin Union) kan yang mengeluarkan aturan, nah Indonesia tampaknya tidak ikuti aturan itu. Gak tahu ikut aturan mana,” tuturnya.

Mengenai persoalan nada dering yang dihilangkan sebelum RBT itu, Teguh berpendapat, keinginan dari pihak label. “Tidak mungkin operator tidak tahu aturan itu. Kemungkinan besar itu keinginan label yang mau lagunya didengar. Kalau dalam dua kali nada dering ternyata telepon sudah diangkat kan RBT tidak akan didengar,” jelasnya.

Selain soal prosedur, dia juga menjabarkan perihal pembagian keuntungan RBT yang tidak adil dan transparan. “Operator itu biasanya dapat bagian 70 persen, paling minimal 60 persen. Mereka berkilah karena mereka yang punya network jadi dapat porsi besar. Kalau content provider dapat 40 persen. Itu paling maksimal. Padahal kan 40 persen itu harus dibagi-bagi lagi ke label, pengarang lagu, penyanyi,” paparnya.

Kondisi tersebut, sayangnya tidak didukung regulasi dari pemerintah. “Belum ada regulasi yang menyentuh sektor RBT. Pemerintah membiarkan ikut mekanisme pasar. Itu segi kecil sih, tapi benar-benar sedang booming. Selain itu, bisa membantu nasib pengarang lagu. Sayangnya, yah itu tadi, porsi pembagian keuntungan yang tidak adil,” ucap Teguh.

Dia menambahkan, operator seharusnya memberikan data penggunaan RBT pada content provider. “Selama ini gak ada data penggunaan yang diberikan opeartor. Padahal mereka punya alatnya, value edit monitoring. Di situ bisa terdata berapa banyak yang diakses, berapa banyak yang gagal. Kalau tidak transparan seperti itu, akhirnya tidak tahu berapa banyak yang benar-benar diakses. Padahal akses RBT itu sering gagal prosesnya,” ungkapnya.

Sumber : mediaindonesia.com
Foto : http://www.techtree.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: